Thu, 10 Apr 2008 11:30:54 +0700 http://www.portalhukum.com/ PostNuke Powered Site in http://www.portalhukum.com/images/logo.gif http://www.portalhukum.com/ administrator@portalhukum.com http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=55 Opini oleh: Prof Dr Romli Atmasasmita Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Masih adanya pandangan yang mengatakan bahwa korupsi bukan kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes) sudah tentu sangat mengherankan karena praktik kotor itu sudah bersifat sistemik dan meluas sejak masa Orde Baru sampai saat ini. Thu, 10 Apr 2008 11:30:54 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=54 Opini oleh: Romli Atmasasmita Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad Langkah hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) mengundang kontroversi, terutama di kalangan BI dan perbankan pada umumnya. Thu, 21 Feb 2008 16:11:18 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=53 Opini oleh: Dr Yunus Husein Kepala PPATK Di pengujung 2007 ini pasar finansial Indonesia diramaikan masuknya uang panas (hot money) dari luar negeri dalam jumlah besar. Tue, 05 Feb 2008 13:57:58 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=52 Opini oleh: DR Yunus Husein Kepala PPATK Kebutuhan terhadap penerapan good governance (GG) atau tata kelola yang baik di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak Indonesia merdeka. Tue, 05 Feb 2008 11:35:34 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=51 Opini oleh: Romli Atmasasmita Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad, Ahli UNODC untuk UNCAC Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia memasuki tahun 2008 dan seterusnya telah memasuki tahapan baru, yaitu tahapan penguatan sistem pencegahan (preventive measures) dan penguatan sistem pengembalian dan pengelolaan aset hasil korupsi. Tue, 05 Feb 2008 11:12:15 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=50 Jakarta, Kompas - Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di tingkat provinsi. Hal ini untuk menghemat anggaran negara. Nantinya semua perkara korupsi, baik yang ditangani kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, akan dibawa ke Pengadilan Khusus Tipikor ini. Tue, 02 Oct 2007 11:08:58 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=49 Opini oleh : Romli Atmasasmita Anggota Ahli UNODC untuk Konvensi PBB Antikorupsi Pemberantasan korupsi memasuki abad 21 tampaknya mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjeraan kepada menitikberatkan pengembalian aset hasil korupsi yang ditempatkan di negara lain. Wed, 25 Jul 2007 11:06:44 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=48 Opini oleh : ROMLI ATMASASMITA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad Pandangan Menlu Hasan Wirayuda soal kekhawatiran masyarakat atas manfaat perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dalam salah satu media nasional, terkesan menyederhanakan masalah. Mon, 18 Jun 2007 15:18:51 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=45 Opini oleh : Tomy Su Koordinator Masyarakat Pelangi Pencinta Indonesia Sekitar tahun 3000 SM, uang sudah ada sebagai alat tukar di zaman Mesir, Aztek atau China kuno, untuk mengganti kebiasaan barter. Uang memang terbukti mempermudah kehidupan manusia saat melakukan transaksi di pasar atau di mana pun. Fri, 25 May 2007 10:54:01 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=44 Opini oleh : ROMLI ATMASASMITA Anggota Kelompok Ahli UNODC untuk KAK PBB 2003 Konvensi PBB (KAK PBB) tahun 2003 telah diratifikasi Undang- Undang No 7/2006. Dengan ratifikasi tersebut, pemerintah berkewajiban mengkaji kembali undang-undang pemberantasan korupsi yang berlaku dan ketentuan terkait lainnya seperti undang –undang pencucian uang. Mon, 16 Apr 2007 15:24:06 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=43 Opini oleh : Romli Atmasasmita Guru Besar Hukum Pidana Internasional, Anggota Kelompok Ahli PBB untuk KAK 2003 Puncak perang terhadap para koruptor tampaknya baru muncul sejak pernyataan ketua tim penyusunan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Depkum dan HAM yang meniadakan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) dan menghapuskan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebatas penyidikan. Thu, 22 Feb 2007 10:04:36 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=42 Opini oleh : Romli Atmasasmita Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad Keinginan pemerintah meratifikasi International Criminal Court (ICC) pada 2008 patut memperoleh apresiasi masyarakat, terutama para pejuang HAM.Namun di sisi lain, keinginan tersebut harus benar-benar dilandasi kesadaran penuh bangsa ini untuk juga mau menanggung akibatakibat hukum, sosial, dan politik dari peratifikasian itu. Fri, 16 Feb 2007 19:28:36 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=41 Opini oleh : Prof. Dr. Romli Atmasasmita Guru Besar Hukum Internasional Unpad, Anggota Kelompok UNODC untuk Konvensi Anti Korupsi 2003 KONDISI terkini pemberantasan korupsi di Indonesia mencapai puncak kinerja produktif, sekalipun terkadang tampak eksesif di sana-sini.Dibandingkan dengan kinerja sebelum era reformasi, telah tampak kemajuan berarti, terutama setelah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tue, 13 Feb 2007 18:37:20 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=40 Opini oleh : Romli Atmasasmita (Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad & Ketua Forum 2004) Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dan bersi­fat lintas batas teritorial transnasio­nal), disamping pencucian uang, perda­gangan manusia, penyelundupan migrant dan penyelundupan senjata api. Demikian bunyi ketentuan dalam Konvensi Kejahat­an Transnasional Terorganisasi. Konvensi tahun 2000 ini sudah ditandatangani namun belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, sedangkan Konvensi Anti Ko­rupsi tahun 2003 telah diratifikasi dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2006. Fri, 20 Oct 2006 19:04:49 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=38 Opini oleh : Romli Atmasasmita (Ketua Forum 2004, Anggota Kelompok Ahli UNODC untuk UNCAC 2003) Menggambarkan suatu masa depan, khususnya di dalam bidang pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya, tidaklah mudah karena harus dapat memberikan impresi objektif, jelas, serta tidak sepihak. Pengalaman sebagai Ketua Delegasi RI dalam negosiasi draft text Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) dan anggota kelompok ahli UNODC untuk penyusunan Petunjuk Teknis Implementasi KAK 2003, cukup memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana KAK 2003 harus ditafsirkan dan dipahami, selanjutnya bagaimana kebijakan hukum nasional mengimplementasikannya ke dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi di masa yang akan datang. Mon, 04 Sep 2006 12:09:22 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=37 Analisis oleh : Prof. Dr. Romli Atmasasmita Kekuasaan selalu tidak terpisahkan dari hal-hal yang negatif, namun kekuasaan juga mengandung aspek positif. Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung absolut korup (Lord Action). Namun, harus juga diakui bahwa tanpa kekuasaan, hukum hanyalah angan-angan, dan kekuasaan yang dijalankan tanpa hukum juga merupakan anarki. Mon, 20 Mar 2006 16:53:58 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=36 Analisis oleh : Prof. Dr. Romli Atmasasmita (Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad) Sejak diluncurkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan pembentukan Timtastipikor, kinerja Kejaksaan Agung dan KPK semakin meningkat dengan hasil yang cukup memuaskan dari sisi kuantitas. Akan tetapi, dari sisi kualitas, kasus korupsi dan objek/sasaran masih belum mencerminkan kesungguhan serta menunjukkan optimalisasi keinginan kuat untuk mencapai zero tolerance terhadap korupsi terlepas dari siapa pun aktor-aktornya dan siapa pun backing-nya. Sasaran korupsi di kalangan BUMN dan pejabat di daerah semakin menguat dan secara transparan telah dilaksanakan dengan dukungan presiden yang menjadi pemegang kunci perizinan kurang lebih telah mengeluarkan 60 (enam puluh) izin penyelidikan sejak Inpres dikeluarkan sampai saat ini. Tue, 07 Mar 2006 18:43:27 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=35 Analisis oleh : Prof. Dr. Romli Atmasasmita (Pakar Hukum Universitas Padjajaran) KASUS BLBI merebak kembali setelah Presiden SBY mengimbau agar pengemplang dana BLBI segera kembali ke Indonesia dengan catatan tidak akan diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Kasus ini lebih menarik perhatian lagi setelah beberapa pengemplang tersebut mendatangi Istana Kepresidenan dengan maksud baik. Thu, 23 Feb 2006 16:03:31 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=34 JAKARTA - Langkah Polda Metro Jaya yang menyelidiki anggota DPR, khususnya tim investigasi impor beras Fraksi PDI Perjuangan (FPDI-P) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) sangat disesalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden memerintahkan Menko Polhukam Widodo AS mengecek kebenaran langkah itu, termasuk memberi sanksi kepada mereka yang berbuat salah. Thu, 09 Feb 2006 16:09:45 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=33 PERANG melawan korupsi telah ditabuh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Korupsi kini menjadi musuh utama bangsa yang wajib dilawan dan dibasmi sampai tuntas. Memberantas korupsi tidak mungkin dilakukan oleh sebuah kelompok tanpa melibatkan partisipasi rakyat Indonesia. Thu, 09 Feb 2006 15:43:29 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=31 HASIL KAJIAN FORUM 2004 Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Technical Assistance Contract (TAC) PERTAMINA dan PT USTRAINDO PETRO GAS Mon, 29 Aug 2005 11:34:21 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=32  Oleh : ROMLI ATMASASMITA[1] Presiden SBY sekembali dari lawatannya ke luar negeri menyatakan bahwa telah memiliki bukti-bukti adanya perlawanan terhadap upaya pemerintah melaksanakan pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan sejak tanggal 9 Desember 2004 yang lalu. Tue, 23 Aug 2005 15:49:06 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=28  Oleh ROMLI ATMASASMITA[1] Kini masih banyak orang bertanya-tanya sejauh manakah kiprah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang di wilayah tanah air kita. Mon, 22 Aug 2005 17:02:11 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=27  Oleh : ROMLI ATMASASMITA[1] Kasus MWK telah memunculkan pro dan kontra tentang perlu tidaknya perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang yang terlibat dalam perkara korupsi akan tetapi telah membantu penyidikan sehingga dapat diketahui seluruh aktor yang terlibat dan diketahui besarnya dana yang dikorupsi dan alirannya ke berbagai instansi atau perorangan. Thu, 18 Aug 2005 17:53:52 +0700 http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=26  Oleh : ROMLI ATMASASMITA[1] Saksi dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) adalah setiap orang yang mengetahui, mendengar dan mengalami sendiri suatu tindak pidana. Pengertian lama yang dianut adalah bahwa kesaksian itu harus datangnya dari pihak lain yang tidak terlibat atau melibatkan diri dalam suatu tindak pidana. Tue, 16 Aug 2005 10:57:51 +0700